Sejarah

Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan

 

Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan mulai dirintis pada awal tahun 2015. Dimana sebelumnya bangunan yang saat ini menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan adalah merupakan bangunan Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan. Penetapan RSU Kelas D berdasarkan Pergub Nomor 1024 tanggal 17 Juni 2014. RSUD Mampang Prapatan memiliki Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. DKI Jakarta Nomor : 2/2.11/31/-1.77/2015 terhitung sejak tanggal 01 April 2015 s/d 31 Maret 2020.

 

Sejarah

Tahun 1975

Didirikan Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

di Jl. Kapten P.Tendean No. 9 Mampang Prapatan Jakarta Selatan

dipimpin oleh dr Siti Ramlah

 

 

Tahun 1977 s/d 1982

Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

dipimpin oleh dr Titi Lestari

 

 

Tahun 1982 s/d 1987

Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

dipimpin oleh dr Ediati Nursalim

 

 

Tahun 1987 s/d 1995

Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

dipimpin oleh dr Heni Setiawati

 

 

Tahun 1995 s/d 2007

Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

dipimpin oleh dr Emizar Malik

 

 

Tahun 2007 s/d 2009

Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

dipimpin oleh dr Sri Wartini

 

 

Tahun 2009 s/d 2012

Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

dipimpin oleh dr Tintin Subawiguna

 

 

Tahun 2012 s/d 2014

Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

dipimpin oleh dr Sri Subekti

 

 

Tahun 2014 s/d 2019

Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan

dipimpin oleh dr Tri Resopomiarti

 

 

02 April 2015

Bangunan Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan dialih fungsikan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 1024 tahun 2015

dipimpin oleh dr Dewi Sri Rachmawati S, SpA

 

 

Tanggal 27 Februari 2019 s/d Sekarang

Keputusan Gubernur mengenai Pengangkatan Direktur RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Kelas D Kecamatan Mampang Prapatan

dipimpin oleh dr Atika berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 290 tahun 2019.

 

 

17 Juni 2014

Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Kecamatan Type D

Gagasan dilakukan nya dialih fungsikan menjadi Rumah Sakit Type D bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terutama di daerah yang luas dengan penduduk yang padat sehingga pada tanggal 17 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1024 tahun 2015 maka ditetapkan Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D.

 

 

2017

Dalam rangka meningkatkan cakupan layanan, untuk mendekatkan akses, dan keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis Resistan Obat, Kementerian Kesehatan menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan sebagai Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Pelaksana Layanan Tuberculosis Resisten Obat.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/350/2017.

 

 

2019

Akreditasi rumah sakit adalah pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit tersebut memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan.

berdasarkan Sertifikat Komisi Akreditasi Rumah Sakit Nomor KARS-SERT/610/V/2019, maka Rumah Sakit Umum Daerah Mampang Prapatan dinyatakan lulus akreditasi Utama (Bintang 4).

 

 

Pengumuman Terbaru

Bagi Wajib LHKPN untuk dapat memperhatikan beberapa poin berikut ini:

1. Melaporkan LHKPN Periodik dengan tahun pelaporan 2019 secara Online mulai tanggal 1 Januari 2020 s.d. 31 Maret 2020.

2. Bagi Wajib LHKPN yang belum menyampaikan dokumen asli Lampiran 4. Surat Kuasa atas nama Yang bersangkutan (PN), Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertandatangan diatas meterai Rp.6.000) agar mengirimkan dan melengkapi kekurangan dokumen pada tahun pelaporan saat ini. Surat Kuasa harap segera dikirim maksimal 14 Hari setelah submit LHKPN.

3. Bagi Wajib LHKPN yang telah melakukan pengisian LHKPN dan telah mendapatkan notifikasi terverifikasi maka dapat melakukan download Tanda Terima LHKPN melalui email dan aplikasi elhkpn.kpk.go.id pada tabel riwayat lhkpn, kolom aksi dan tombol download tanda terima.

4. Bagi Wajib LHKPN yang belum memiliki Akun e-Filing LHKPN, mohon dapat mengisi Formulir Permohonan Aktivasi e-Filing (dapat didownload pada menu Unduh) kemudian menyerahkan formulir tersebut beserta fotocopy KTP kepada Admin LHKPN di Instansi atau dapat diserahkan langsung kepada KPK.

5. KPK  membuka  layanan Konsultansi dan CS di Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. K4 pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.30 s.d. 16.00 WIB.

Terima kasih